SAMARINDA : Wakil ketua DPRD Kaltim Seno Aji berharap perbaikan pengawasan reklamasi dan pengawasan pasca tambang di Kaltim. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Pertambangan DPRD Kaltim dengan PT. Tiara Bara Borneo, di Hotel Aston lantai 17 Samarinda, Rabu(12/4/2023).
“Kami berharap dengan adanya pansus ini pertambangan di Kalimantan Timur berjalan dengan baik,” ungkap Seno Aji.
Sejauh ini, Jaminan reklamasi (Jamrek) ini tidak berjalan dengan benar. Ketika diminta data jawaban yang disampaikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur (Kaltim) berbeda dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Maka dari itu kami minta data yang sebenarnya, data yang sebelum di serahkan ke ESDM,” ungkap Seno Aji.
Tujuan pemanggilan perusahaan – perusahaan tambang ini karena banyak keluhan dari masyarakat. Mulai dari pencemaran lingkungan, program pemberdayaan masyarakat (PPM) tidak berjalan, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, dan jaminan kesungguhan perusahaan tambang batubara yang tidak berjalan dengan baik.
“Mengapa sampai ada pansus, tujuan kami hanya ingin pertambangan di Kalimantan Timur berjalan dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut menurutnya, Saat ini, sedang hangat-hangatnya pertambangan Tanpa ijin (ilegal mining). Beberapa hari DPRD Kaltim menjadi sasaran demonstrasi oleh Mahasiswa, LSM dan Peduli Lingkungan.
“Saya ingin mahasiswa mengerti kedudukan DPRD, saat ini semua kuasa ada di pusat, kita tidak bisa mengikuti semua kemauan mereka sedangkan kami ada batasnya,” terangnya.
Sekretaris DPD Gerindra Kaltim ini mengungkapkan sedang serius bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kaltim. Ia berkoordinasi intens dengan Kejaksaan Tinggi dan Polda Kaltim untuk menindak Tegas tambang ilegal ini.
“Saat ini kami sedang bekerjasama dengan kejaksaan tinggi dan Polda Kaltim, progres kali ini sedang berjalan,” tegasnya