Jakarta – Suasana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat masih dipenuhi sorak pendukung dan kerumunan awak media ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan respons atas vonis terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Di tengah riuh suasana, jaksa menegaskan putusan majelis hakim bukan sekadar menghukum seorang terdakwa, melainkan mengembalikan hak anak-anak sekolah yang dinilai sempat dirampas akibat penyimpangan program digitalisasi pendidikan.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa (30/6/2026) menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek. Selain pidana penjara, terdakwa dijatuhi denda Rp1 miliar serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar.
Seusai pembacaan putusan, JPU Corneles Geeb Paulus H menyampaikan bahwa perkara tersebut memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding sekadar pelanggaran hukum administrasi. Menurutnya, penyimpangan dalam proyek digitalisasi pendidikan telah menghambat pemerataan akses teknologi bagi peserta didik di berbagai daerah.
“Hari ini hukum telah ditegakkan, keadilan telah ditegakkan. Anak-anak sekolah yang hak-haknya dirampas, yang sebelumnya tidak mendapatkan pemerataan pendidikan digitalisasi di seluruh Indonesia, hari ini telah mendapatkan keadilan,” ujar Corneles Geeb Paulus H kepada awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/26).
Corneles menegaskan putusan hakim menjadi kemenangan bagi dunia pendidikan Indonesia. Ia menyebut proses hukum yang berlangsung selama persidangan memperlihatkan bahwa negara tidak menoleransi penyimpangan anggaran yang berdampak langsung terhadap layanan publik, terutama sektor pendidikan.
Menurut JPU, perkara tersebut juga menyangkut perlindungan data pribadi siswa yang sempat menjadi perhatian selama proses penyidikan. Ia menyatakan jutaan data peserta didik disebut telah dikumpulkan dan tersimpan pada pihak tertentu sehingga menjadi salah satu aspek yang ikut dipertimbangkan dalam penanganan perkara.
“Anak-anak sekolah seluruh Indonesia yang datanya diambil, identitasnya diambil, dan disimpan dalam satu lembaga tertentu, hari ini juga telah mendapatkan keadilan. Inilah keadilan yang sebenarnya,” kata Corneles di lokasi yang sama, Selasa (30/6/26).
JPU juga membantah anggapan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Menurut Corneles, majelis hakim telah menilai secara objektif seluruh alat bukti, keterangan saksi, dokumen pengadaan, serta bukti elektronik sebelum menjatuhkan putusan.
Ia menambahkan bahwa proses persidangan membuktikan perkara ini merupakan tindak pidana korupsi, bukan sekadar perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Karena itu, pihaknya meminta masyarakat menghormati putusan pengadilan sebagai bagian dari penegakan supremasi hukum.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Nadiem tidak terbukti pada dakwaan primer, namun terbukti bersalah pada dakwaan subsider terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Hakim juga menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan serta memerintahkan pembayaran biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Perkara pengadaan Chromebook menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian luas karena berkaitan langsung dengan program digitalisasi pendidikan nasional yang dijalankan pada masa pandemi COVID-19. Program tersebut semula ditujukan untuk memperluas akses pembelajaran berbasis teknologi bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Bagi masyarakat, putusan ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik hanya dapat mencapai tujuan apabila dijalankan tanpa penyimpangan dan tetap mengedepankan kepentingan publik.