Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung, LPS Tangani Simpanan Nasabah

Sertifikasi Halal Sejumlah Produk Diundur ke 2028, Bahan Impor Jadi Kendala

Indonesia Tolak Ganti Rugi Kabut Asap RM13 Miliar, Malaysia Diminta Terima Maaf Prabowo

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Sabtu, 21 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Sertifikasi Halal Sejumlah Produk Diundur ke 2028, Bahan Impor Jadi Kendala

Pemerintah memberi tambahan waktu sertifikasi halal bagi kelompok produk tertentu, sementara industri menghadapi kesulitan menelusuri bahan baku impor.
Lisda LisdiawatiLisda Lisdiawati20 November 2026 Hukum
Sertifikasi Halal Sejumlah Produk Diundur ke 2028, Bahan Impor Jadi Kendala
Pramusaji melayani pelanggan di kedai makanan Lumajang. (Foto: ANTARA/Irfan Sumanjaya)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Depok – Pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kelompok produk hingga 17 Oktober 2028. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut ketergantungan terhadap bahan baku impor menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan agar industri mampu memenuhi kewajiban tersebut.

Perpanjangan itu diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 yang mengubah PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kebijakan ini berlaku bagi kategori tertentu, termasuk produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), kosmetik, suplemen kesehatan, serta sejumlah barang gunaan. Sementara itu, kewajiban sertifikasi halal makanan dan minuman bagi usaha menengah dan besar tetap berlaku sejak 18 Oktober 2024.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Emmy Suryandari, mengatakan tambahan waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan kesiapan industri, terutama infrastruktur pemeriksaan dan ketertelusuran bahan baku.

“Saya pikir dua tahun itu cukup,” kata Emmy saat memberikan kuliah umum dalam rangkaian UI Halal Expo 2026 di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (19/11/2026).

Menurut Emmy, sebagian industri sebenarnya telah mempersiapkan sertifikasi halal. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut tidak hanya bergantung pada kesiapan perusahaan menghasilkan produk, melainkan juga kemampuan membuktikan status seluruh bahan yang digunakan sepanjang proses produksi.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika bahan baku diperoleh dari pemasok luar negeri. Perusahaan harus memastikan asal-usul bahan, proses pengolahan, serta dokumen pendukung yang membuktikan kesesuaiannya dengan ketentuan halal.

Kondisi tersebut terutama dihadapi industri farmasi yang masih bergantung pada pasokan internasional. Emmy menyebut hampir 90 persen bahan baku industri farmasi Indonesia berasal dari impor.

“Karena memang akan ada kesulitan saat kita harus men-tracing sekian langkah ke belakang bahan baku itu asalnya dari mana,” ujarnya.

Baca Juga:
  • Komnas HAM: 113 Peristiwa Pelanggaran HAM Terjadi di Papua Sepanjang 2024
  • Duta Pelajar Sadar Hukum di Kutim Menunjukkan Prestasi
  • Pakar Hukum Sebut PP 24/2025 Tak Sejalan dengan UU Perlindungan Saksi
  • Modus Janji Cinta Diancam Penjara dalam KUHP Baru

Ketergantungan impor menimbulkan persoalan karena produsen dalam negeri tidak selalu memiliki akses langsung terhadap seluruh informasi rantai pasok. Bahan yang dibeli dari satu perusahaan dapat berasal dari proses produksi dan pemasok lain sebelum akhirnya digunakan oleh industri Indonesia.

Dalam proses sertifikasi halal, informasi mengenai bahan tidak cukup hanya berdasarkan nama dagang atau negara asal. Produsen perlu memiliki bukti mengenai komposisi, bahan penolong, serta tahapan pengolahan yang relevan terhadap penilaian kehalalan produk.

Keterbatasan dokumen dari pemasok dapat memperpanjang proses pemeriksaan. Perusahaan mungkin harus meminta keterangan tambahan, mencari bahan pengganti, atau menyesuaikan pengadaan agar bahan yang digunakan memenuhi persyaratan.

Karena itu, perpanjangan masa penahapan hingga 2028 tidak semestinya dipahami sebagai pembebasan kewajiban sertifikasi halal. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi kelompok usaha yang tercakup untuk menyiapkan sistem produksi dan pembuktian kehalalan sebelum tenggat berakhir.

Berdasarkan penjelasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), penyesuaian mencakup makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil. Masa penahapannya berlangsung hingga 17 Oktober 2028.

Perpanjangan juga diberikan kepada kelompok obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan tertentu. Kategori barang tersebut mencakup antara lain perlengkapan rumah tangga, alat tulis, perlengkapan kantor, dan alat kesehatan kelas risiko A.

Untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri, penyesuaian ketentuan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama pengakuan sertifikat halal antarnegara.

Artikel Terkait:
  • MA Mutasi 199 Hakim Usai Kasus Suap Guncang Peradilan
  • Jaksa Agung Butuh Jaksa PRIMA yaitu Profesional, Responsif, Integritas, BerMoral, dan Andal
  • KPK Sita Rp26,26 Miliar dan Lima Bidang Tanah Kasus Kuota Haji
  • KPK Ungkap Dugaan Keterlibatan Travel dalam Korupsi Kuota Haji

Pengaturan ini penting bagi kegiatan perdagangan karena sertifikat yang diterbitkan lembaga halal luar negeri membutuhkan mekanisme pengakuan sesuai ketentuan Indonesia. Tanpa kesesuaian dokumen dan pengakuan kelembagaan, pelaku usaha dapat menghadapi hambatan dalam memenuhi persyaratan produk impor.

Pemerintah juga perlu memperhatikan perbedaan kapasitas antara perusahaan besar dan pelaku usaha kecil. Industri berskala besar umumnya memiliki sumber daya lebih luas untuk melakukan pengawasan pemasok, sedangkan usaha kecil dapat menghadapi keterbatasan biaya, pengetahuan teknis, dan akses pendampingan.

Perbedaan tersebut menjadi alasan pentingnya penerapan kewajiban secara bertahap. Namun, pelaku usaha tetap perlu memastikan kategori produk dan skala usahanya benar-benar termasuk dalam kelompok yang memperoleh perpanjangan.

Emmy menegaskan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan regulasi dan kemampuan industri. Penerapan kewajiban halal perlu dilakukan tanpa menimbulkan gangguan yang tidak perlu terhadap proses produksi maupun ketersediaan barang.

“Kalau industri memang belum siap, tentu tugas pemerintah, tugas Kementerian Perindustrian kita mengkomunikasikan dan mencari jalan keluarnya,” kata Emmy.

Dengan tenggat yang telah ditetapkan hingga Oktober 2028, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada penambahan waktu. Penguatan fasilitas pemeriksaan, pendampingan sertifikasi, kerja sama dengan lembaga halal luar negeri, dan perbaikan penelusuran bahan baku menjadi pekerjaan yang menentukan kesiapan industri.

Jangan Lewatkan:
  • Propam Polri Periksa Anggota Polda Jateng Terkait Lagu ‘Bayar Polisi’
  • Usai Rumahnya Digeledah, Eks Menag Yaqut Kembali Dipanggil KPK
  • Kericuhan di Rapat RUU TNI, Polisi Terima Laporan Sekuriti
  • SK Kuota Haji 2024 Diduga Disusupi Praktik Suap

Bagi pelaku usaha yang memperoleh perpanjangan, waktu tambahan tersebut dapat digunakan untuk memeriksa dokumen pemasok dan memastikan seluruh proses produksi memenuhi persyaratan. Sementara itu, perusahaan yang kewajibannya sudah berlaku tetap harus mematuhi jadwal sertifikasi sesuai ketentuan.

Bahan Baku Impor BPJPH Industri Farmasi Kemenperin PP Nomor 40 Tahun 2026 Sertifikasi Halal 2028
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleIndonesia Tolak Ganti Rugi Kabut Asap RM13 Miliar, Malaysia Diminta Terima Maaf Prabowo
Next Article OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung, LPS Tangani Simpanan Nasabah

Informasi lainnya

Kasat Narkoba dan Enam Polisi Asahan Diperiksa, Pengawalan Tahanan Dipersoalkan

20 November 2026

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

11 November 2026

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

8 November 2026

Santriwati Digerebek, DPR Desak Usut Tindakan Polisi

2 November 2026

Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Dipersoalkan di MK

27 Oktober 2026

Rekening Botok Dibuka Lagi Usai Klarifikasi Polisi

26 Agustus 2026
Paling Sering Dibaca

Ayi Mulyana: Membangun Pramuka yang Berkontribusi Nyata

Profil Silva

Sejarah Perjalanan Haji Masa Kerajaan Nusantara

Islami Ericka

6 Amalan Sunnah Malam Idulfitri

Islami Ericka

Nasaruddin Umar di Puncak Kepuasan Publik

Editorial Udex Mundzir

Kebakaran di Kementerian ATR/BPN: Asap Padam, Kecurigaan Membara

Editorial Udex Mundzir
Berita Lainnya
Nasional
Udex Mundzir15 April 2025

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

Jejak Pemilik PT IWIP dan Keterkaitannya dengan IMIP Morowali

Terungkap, Pemilik Modal di Balik Hibisc Fantasy Puncak

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Mic Wireless Untuk Masjid Produk Dapur Terlaris Buku Anak Islami Murah
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi