Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan telah terjadi 113 peristiwa pelanggaran HAM di Papua selama 2024. Dari data hingga 16 Desember, konflik bersenjata mendominasi dengan 85 insiden kekerasan.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, memaparkan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/12/2024), bahwa berbagai peristiwa ini melibatkan serangan kelompok sipil bersenjata (KSB) hingga kekerasan oleh aparat keamanan.
“Dari total kasus, 24 adalah kontak senjata, empat kejadian penyisiran, dan 23 serangan oleh KSB terhadap aparat,” ungkap Atnike.
Selain itu, terdapat empat peristiwa pengungsian massal, delapan kasus perusakan, dan 34 serangan terhadap warga sipil. Wilayah dengan insiden terbanyak adalah Provinsi Papua Tengah, khususnya Kabupaten Intan Jaya dengan 22 peristiwa, disusul Puncak (17), Puncak Jaya (13), dan Paniai (12).
“Provinsi Papua Tengah memiliki risiko tertinggi terhadap konflik dan kekerasan, berdasarkan pantauan media jumlah insidennya jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain,” tambah Atnike.
Korban Jiwa dan Luka
Data Komnas HAM juga mencatat 61 korban tewas sepanjang tahun ini. Korban meliputi 32 warga sipil, termasuk dua anak-anak dan satu warga negara asing, 14 anggota KSB, delapan anggota TNI, dan tujuh anggota Polri. Selain itu, 39 orang terluka, yang terdiri dari 17 warga sipil, 10 anggota TNI, lima anggota Polri, dan tujuh anggota KSB.
“Insiden penyanderaan juga terjadi, dengan total 17 korban. Sebagian besar merupakan pekerja proyek konstruksi,” ujar Atnike.
Imbauan dan Langkah Pemulihan
Komnas HAM meminta semua pihak segera menghentikan kontak senjata untuk mengurangi jatuhnya korban. Pemerintah juga didesak memulihkan layanan publik serta memastikan keamanan bagi warga sipil di wilayah konflik.
“Masyarakat Papua membutuhkan jaminan hak atas rasa aman dan lingkungan yang kondusif untuk menjalani hidup,” tegas Atnike.
Situasi ini menunjukkan perlunya langkah serius dalam menyelesaikan konflik di Papua secara damai dan berkelanjutan.