Canberra – Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa negaranya tidak akan mundur dari rencana mengakui Palestina sebagai negara, meskipun mendapat kritik keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataan kepada media pada Selasa (12/8/2025), Albanese menyebut sikap keras Israel terhadap krisis Gaza sebagai pemicu utama perubahan pandangan beberapa negara sekutu, termasuk Australia.
“Ia (Netanyahu) sekali lagi menegaskan kepada saya apa yang telah ia sampaikan di depan umum, yaitu menyangkal konsekuensi yang terjadi pada orang-orang yang tidak bersalah,” ujar Albanese, dikutip dari Reuters.
Menurutnya, kegagalan Israel mengakhiri agresi di Gaza mendorong Australia, bersama Prancis, Kanada, dan Inggris, untuk mengambil langkah pengakuan terhadap negara Palestina sebagai bentuk tekanan diplomatik. Albanese menilai Netanyahu mengabaikan peringatan dari negara-negara sekutunya sendiri terkait dampak kemanusiaan di kawasan tersebut.
Sebelumnya, Netanyahu menyampaikan kekecewaan terhadap rencana Australia, menilai langkah tersebut mengikuti jejak negara-negara Eropa yang menurutnya salah langkah. “Melihat negara-negara Eropa dan Australia masuk ke dalam lubang begitu saja, langsung terjerumus ke dalamnya. Ini mengecewakan dan saya pikir ini memalukan, tapi itu tidak mengubah posisi kami,” kata Netanyahu.
Rencana pengakuan resmi Palestina oleh Australia dijadwalkan diumumkan pada Sidang Majelis Umum PBB bulan September mendatang. Namun, keputusan tersebut disertai syarat bahwa Hamas tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan negara Palestina di masa depan, sesuai komitmen Otoritas Palestina.
Di dalam negeri, kebijakan ini memicu perdebatan politik. Pemimpin oposisi dari kubu sayap kanan, Sussan Ley, mengkritik langkah pemerintah yang dianggap bertentangan dengan garis kebijakan luar negeri Australia selama ini. Ley bahkan menyatakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat merusak hubungan strategis Australia dengan Amerika Serikat.
Meski demikian, Albanese menegaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan upaya mendukung solusi dua negara yang diakui secara internasional. Ia menilai pengakuan ini tidak hanya simbolis, tetapi bagian dari strategi untuk mendorong gencatan senjata dan membuka jalan bagi negosiasi perdamaian.
Dengan sikap tegas ini, Australia bergabung dalam gelombang dukungan internasional terhadap pembentukan negara Palestina, yang semakin mendapat momentum di tengah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza.