Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag) akan diumumkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan sebagai jawaban atas desakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang meminta KPK mempercepat pengumuman tersangka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidikan kasus masih berlangsung dengan mengumpulkan keterangan saksi, melakukan penggeledahan, dan menyita aset terkait dugaan aliran dana hasil korupsi. “Jika sudah ada perkembangan penyidikan perkara ini, termasuk penetapan tersangkanya, kami tentu akan sampaikan,” ujarnya pada Sabtu (13/9/2025).
Budi menambahkan, penyidik masih menelusuri sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil penjualan kuota haji khusus. Menurutnya, proses hukum memerlukan waktu agar hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan. “Tindakan-tindakan penyidikan melalui pemeriksaan para saksi, penggeledahan, dan penyitaan terhadap aset yang diduga terkait, juga masih terus dilakukan penyidik,” jelasnya.
Sebelumnya, A’wan PBNU Abdul Muhaimin menuntut KPK segera mengumumkan tersangka. Ia menilai keterlambatan penetapan tersangka justru menimbulkan kesan bahwa PBNU sebagai organisasi terlibat dalam kasus tersebut. “Segera umumkan tersangkanya supaya tidak ada kesan KPK memainkan tempo yang membuat resah internal NU, khususnya warga,” tegasnya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Abdul menekankan bahwa keterlibatan dalam kasus ini hanya sebatas oknum, bukan lembaga. Namun, ia khawatir jika KPK tidak segera mengambil langkah, publik dapat menilai PBNU ikut terseret. “Jika tidak segera diumumkan tersangka, dikesankan KPK sengaja merusak reputasi NU secara kelembagaan,” katanya.
KPK sendiri masih menelusuri aliran dana dengan bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan penelusuran dilakukan untuk mengetahui arah aliran dana yang berasal dari kuota haji. “Kami sedang melakukan follow the money, ke mana saja uang itu mengalir,” ujarnya pada Kamis (11/9/2025).
Ia menegaskan langkah tersebut bukan untuk mendiskreditkan organisasi keagamaan tertentu, melainkan bagian dari mekanisme pemulihan kerugian negara. “Tentunya bukan dalam artian kami mendiskreditkan salah satu organisasi keagamaan. Kami akan meneliti dan menelusuri ke mana uang-uang itu pergi,” jelas Asep.
KPK memulai penyidikan resmi kasus ini pada 9 Agustus 2025 setelah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Estimasi awal kerugian negara disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun. Dugaan praktik jual beli kuota haji muncul setelah tambahan 20.000 kuota dari Pemerintah Arab Saudi dibagi tidak sesuai aturan, dengan sebagian besar dialihkan melalui travel swasta.
Dari praktik tersebut, sejumlah aset mewah diduga dibeli menggunakan dana setoran kuota, termasuk dua rumah di Jakarta Selatan senilai Rp6,5 miliar yang telah disita KPK. Saat ini, tiga orang, termasuk mantan Menag Yaqut, dicegah bepergian ke luar negeri.
Kasus ini menyisakan keresahan di masyarakat karena sekitar 8.400 jemaah haji reguler gagal berangkat akibat kuotanya terpotong. Publik menantikan langkah tegas KPK untuk memastikan siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara yang menyeret nama besar organisasi keagamaan ini.