Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkap dugaan adanya aliran dana besar dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2024. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebut kerugian negara dari kasus ini bisa mencapai Rp500 hingga Rp750 miliar. Perhitungan ini didasarkan pada biaya haji khusus yang dipatok sekitar 5.000 dolar AS atau setara Rp75 juta per jamaah.
Menurut Boyamin, tambahan kuota haji sebesar 20 ribu jamaah yang diperoleh pemerintah dibagi untuk jamaah reguler dan khusus, namun separuhnya dialokasikan untuk haji khusus. Ia menilai hal ini melanggar aturan pembagian kuota sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 yang menetapkan 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus.
“Yang 10 ribu kuota dikasihkan khusus, kalau itu dijual semua dengan harga 5 ribu dolar, hasilnya bisa mencapai Rp750 miliar, minimal Rp500 miliar. Pertanyaannya uang itu mengalir ke mana saja,” ujar Boyamin di Jakarta, Minggu (10/8/2025).
Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) agar aliran dana dalam kasus ini dapat ditelusuri secara menyeluruh. “Harapan saya KPK menerapkan pasal pencucian uang, karena uang tersebut kemudian mengalir ke berbagai pihak. Kami akan terus mengawal kasus ini dan siap mengajukan praperadilan jika prosesnya lambat,” tambahnya.
KPK sendiri telah menaikkan status kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 ke tahap penyidikan. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya tengah menelusuri sosok pemberi perintah pembagian kuota yang tidak sesuai aturan, sekaligus memeriksa aliran dana yang terkait.
“Potential suspect-nya terkait dengan alur perintah dan aliran dana. Kami akan mengusut siapa saja pihak yang menerima manfaat dari tambahan kuota tersebut,” kata Asep.
KPK juga memastikan akan menelusuri pihak-pihak di Kementerian Agama maupun perusahaan travel yang diduga terlibat dalam pengelolaan kuota yang menyimpang dari ketentuan.
Dengan dugaan kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah, MAKI menegaskan akan memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas, sambil mendorong KPK untuk segera mengumumkan pihak yang bertanggung jawab.