Jakarta – TNI menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas arahan Presiden Prabowo Subianto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/01/2025). Rapat ini menjadi tindak lanjut dari Rapim TNI-Polri yang sebelumnya berlangsung pada Kamis (30/01/2025).
Pada rapim sebelumnya, Presiden Prabowo menyoroti sejumlah isu strategis yang melibatkan TNI, termasuk peningkatan peran militer dalam melayani masyarakat serta program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Prabowo menekankan bahwa TNI harus selalu hadir dalam membantu masyarakat, tidak hanya dalam aspek pertahanan, tetapi juga dalam mendukung kebijakan sosial dan ekonomi nasional.
Selain Presiden Prabowo, rapim juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Keduanya memberikan pembekalan mengenai ketahanan pangan dan implementasi program MBG, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini.
“Program makan bergizi gratis adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. TNI diharapkan dapat mendukung distribusi dan pengawasan program ini di daerah-daerah terpencil,” kata Airlangga dalam sambutannya.
Dalam rapat pimpinan TNI hari ini, hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohamad Tonny Harjono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhamad Ali.
Selain itu, seluruh pejabat tinggi setingkat Pangdam, Danlantamal, dan Danlanud dari seluruh wilayah Indonesia turut hadir untuk mendengarkan arahan dan membahas strategi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut sumber internal, rapim ini juga membahas peran TNI dalam ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan agar lahan-lahan milik TNI yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan untuk program pertanian.
“TNI memiliki aset tanah yang sangat luas, dan ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung produksi pangan nasional. Ini sejalan dengan visi Presiden dalam memastikan ketahanan pangan Indonesia di tengah situasi global yang tidak menentu,” ujar seorang pejabat TNI yang enggan disebutkan namanya.
Selain isu ketahanan pangan, rapim juga membahas strategi peningkatan kesejahteraan prajurit. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menekankan bahwa kesejahteraan anggota TNI harus menjadi perhatian utama, baik dalam hal gaji, tunjangan, maupun fasilitas pendukung lainnya.
“Kita ingin memastikan bahwa prajurit TNI mendapatkan hak-haknya dengan layak. Karena tanpa prajurit yang sejahtera, sulit bagi kita untuk menjalankan tugas dengan maksimal,” ujar Agus.
Salah satu topik lain yang menjadi sorotan dalam rapat adalah keamanan nasional, terutama menghadapi potensi ancaman dari kelompok-kelompok separatis. Dalam beberapa bulan terakhir, eskalasi konflik di Papua menjadi perhatian khusus bagi TNI.
“Kita akan terus mengedepankan pendekatan yang lebih terstruktur dalam menjaga keamanan nasional, termasuk di Papua. Kita ingin memastikan bahwa operasi yang dilakukan di lapangan tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip HAM,” kata Agus.
Rapim ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan teknologi militer Indonesia. Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan bahwa modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi prioritas.
“Kita ingin agar TNI memiliki peralatan modern yang mampu menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, kita akan terus mengupayakan kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam pengadaan alutsista terbaru,” ujar Prabowo dalam rapim sebelumnya.
Hingga pukul 08.30 WIB, kegiatan rapim di Mabes TNI Cilangkap masih berlangsung. Diharapkan, hasil dari rapat ini akan menjadi dasar bagi kebijakan TNI dalam menjalankan peran strategisnya dalam mendukung kebijakan nasional.
Dengan berbagai agenda yang dibahas, rapim ini menjadi momen penting bagi TNI untuk menyusun strategi dalam mendukung kebijakan pemerintah. Fokus utama yang diangkat dalam rapat mencerminkan komitmen TNI dalam menjalankan perannya tidak hanya sebagai penjaga pertahanan negara, tetapi juga sebagai mitra dalam pembangunan nasional.