Tiga Hakim dan Pengacara Ditangkap Terkait Suap di PN Surabaya

Surabaya – Kejaksaan Agung (Kejagung), melalui Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya serta seorang pengacara, terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana umum, Rabu (23/10/2024).

Ketiga hakim yang diamankan berinisial ED, HH, dan M, sementara pengacara yang turut ditangkap adalah LR. Penangkapan dilakukan setelah ditemukan indikasi kuat bahwa ketiga hakim tersebut menerima suap dari LR terkait vonis bebas terdakwa Ronald Tannur.

Terdakwa Ronald Tannur divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Surabaya (ED, HH, dan M), dan diduga pembebasan tersebut diakibatkan penerimaan suap atau gratifikasi dari pengacara LR.

Dalam penggeledahan di berbagai lokasi, penyidik menemukan sejumlah barang bukti, antara lain:

1. Di rumah pengacara LR di daerah Rungkut, Surabaya: Uang tunai Rp1,19 miliar, USD 451.700, SGD 717.043, dan catatan transaksi.
2. Di apartemen pengacara LR di Tower Palem, Apartemen Eksekutif Menteng, Jakarta Pusat: Uang tunai dalam berbagai pecahan rupiah dan mata uang asing dengan total perkiraan Rp2,126 miliar, dokumen penukaran valuta asing, catatan pemberian uang kepada pihak terkait, serta barang bukti elektronik berupa telepon genggam.
3. Di apartemen hakim ED di Apartemen Gunawangsa Tidar, Surabaya: Uang tunai Rp97,5 juta, SGD 32.000, Ringgit Malaysia 35.992,25, dan sejumlah barang bukti elektronik.
4. Di rumah hakim ED di Semarang: Uang tunai USD 6.000, SGD 30, dan barang bukti elektronik.
5. Di apartemen hakim HH di daerah Ketintang, Gayungan, Surabaya: Uang tunai Rp104 juta, USD 2.200, SGD 9.100, Yen 100.000, serta barang bukti elektronik.
6. Di apartemen hakim M di Apartemen Gunawangsa Tidar, Surabaya: Uang tunai Rp21,4 juta, USD 2.000, SGD 32.000, dan barang bukti elektronik.

Setelah pemeriksaan, ketiga hakim dan pengacara tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena ditemukan bukti awal yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi.

Mereka kini ditahan untuk proses hukum lebih lanjut dan dijerat dengan Pasal 12 huruf c jo Pasal 12 B jo Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18, serta Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, LR sebagai pemberi suap atau gratifikasi ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dengan dugaan pelanggaran Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.