Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

Harga BBM Malaysia Turun, RON95 Tetap Rp8 Ribuan

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Selasa, 17 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Vonis Tak Dieksekusi, Silfester Justru Jadi Komisaris BUMN

Silfester Matutina yang divonis 1,5 tahun penjara sejak 2019 justru diangkat sebagai komisaris ID Food oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Maret 2025.
ErickaEricka8 Agustus 2025 Hukum
Silfester Matutina
Silfester Matutina (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Penunjukan Silfester Matutina sebagai Komisaris Independen PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) menuai kontroversi tajam. Silfester yang dikenal sebagai relawan Jokowi, ternyata telah berstatus terpidana dengan vonis hukuman 1 tahun 6 bulan dalam perkara pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak 2019. Namun, hingga kini, vonis itu belum juga dieksekusi oleh Kejaksaan.

Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-58/MBU/03/2025, Menteri Erick Thohir secara resmi mengangkat Silfester sebagai komisaris independen ID Food pada 18 Maret 2025 lalu. Keputusan ini diambil bersamaan dengan perombakan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah tersebut.

Langkah tersebut langsung mengundang kritik dari berbagai pihak, terutama karena rekam jejak hukum Silfester yang sudah inkrah. Ahmad Khozinudin, Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, menyebut eksekusi terhadap vonis Silfester seharusnya sudah dilaksanakan sejak lama.

“Hingga saat ini, menurut berbagai sumber kami, belum pernah dilakukan eksekusi terhadap Silfester Matutina. Padahal, vonis 1 tahun 6 bulan untuknya sudah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).

Baca Juga:
  • Hasto Kristiyanto Terseret Dua Kasus di KPK
  • Transisi Kementerian Haji: DPR Bahas Penyesuaian Struktur dan ASN
  • Menkes Hadiri Sidang MK Bahas Uji Materi UU Kesehatan 2023
  • Agnez Mo Didenda Rp1,5 Miliar, Terkait Hak Cipta Lagu “Bilang Saja”

Ahmad mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera menindaklanjuti putusan kasasi tersebut. Ia menilai lambatnya eksekusi terhadap Silfester telah mencederai keadilan hukum di Indonesia.

Pernyataan lebih keras disampaikan aktivis antikorupsi Adhie M Massardi yang menuding bahwa keputusan Menteri Erick sebagai bentuk pelecehan terhadap hukum. “Dia harusnya masuk penjara 1,5 tahun, malah oleh Erick dimasukkan ke BUMN dengan gaji besar,” kata juru bicara era Presiden Gus Dur itu.

Merespons sorotan publik, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa status hukum Silfester memang sudah inkrah dan harus segera dijalankan.

Artikel Terkait:
  • Aset Benny Tjokrosaputro di Deli Serdang Disita
  • Kejagung dan KPK Sepakat Kolaborasi Tangani Kasus Chromebook
  • PPATK Buka Lagi Rekening ‘Nganggur’ Usai Dikecam Publik dan DPR
  • KPK Bongkar Skandal Kuota Haji, Dugaan Kerugian Rp1 Triliun

“Harus dieksekusi, harus segera (ditahan), kan sudah inkrah. Kita enggak ada masalah semua. Informasi dari Kejari Jakarta Selatan, diundang yang bersangkutan. Kalau enggak diundang ya silakan (datang),” tegas Anang.

Silfester sebelumnya dilaporkan oleh pihak keluarga Jusuf Kalla atas dugaan fitnah pada 2017. Setelah melalui proses panjang hingga tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menambah masa hukuman menjadi 1 tahun 6 bulan.

Namun hingga kini, publik mempertanyakan mengapa vonis tersebut belum dijalankan, apalagi di tengah jabatan barunya sebagai komisaris independen di perusahaan BUMN yang bergerak di sektor pangan nasional.

Jangan Lewatkan:
  • DPR Desak Pengusutan Kasus Beras Oplosan Tuntas
  • Komisi III DPR RI: Jangan Politisasi Kasus Hasto Kristiyanto
  • 212 Merek Beras Premium Tak Sesuai Aturan, Terancam Dihukum
  • Kasus PT Sendawar Jaya, Dua Mantan Pejabat ESDM Kaltim Diperiksa Kejagung 
Erick Thohir ID Food Komisaris BUMN Silfester Matutina Vonis Pidana
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleKPK Libatkan Kejagung Selidiki Kasus Digitalisasi Nadiem
Next Article Kejagung Kerahkan Kejari Seluruh Indonesia Usut Kasus Chromebook

Informasi lainnya

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

11 November 2026

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

8 November 2026

Santriwati Digerebek, DPR Desak Usut Tindakan Polisi

2 November 2026

Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Dipersoalkan di MK

27 Oktober 2026

Rekening Botok Dibuka Lagi Usai Klarifikasi Polisi

26 Agustus 2026

Polri Tetapkan 72 Tersangka Karhutla di 9 Polda

23 Agustus 2026
Paling Sering Dibaca

Mengapa Aisyah Dinikahi di Usia Muda?

Islami Ericka

Hukum Membaca Surah Pendek dalam Shalat Khafifatain

Islami Ericka

Rumah Berantakan, Ternyata Cerminkan Kepribadian

Daily Tips Alfi Salamah

Menjelajahi Kuil Rubah Fushimi Inari

Travel Alfi Salamah

Literasi Digital untuk Remaja, Pentingnya Menguasai Keterampilan di Era Informasi

Refleksi Alfi Salamah
Berita Lainnya
Lingkungan
Alfi Salamah21 Agustus 2026

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

Jejak Pemilik PT IWIP dan Keterkaitannya dengan IMIP Morowali

Lari Rutin Tapi Berat Badan Naik? Ini Penyebabnya!

Harga BBM Malaysia Turun, RON95 Tetap Rp8 Ribuan

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Produk Dapur Terlaris Buku Anak Islami Murah Buku Anak Islami Murah
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi