Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2024. Pemeriksaan ini menjadi langkah lanjutan setelah KPK memanggil tiga pegawai Kementerian Agama (Kemenag) dan sejumlah tokoh terkait pada awal pekan ini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap para pihak dilakukan guna melengkapi informasi penting dalam penyelidikan. “KPK benar melakukan permintaan keterangan kepada beberapa pihak terkait penanganan perkara kuota haji,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Ia menambahkan, karena masih dalam tahap penyelidikan, KPK belum dapat menyampaikan detail materi yang diperiksa. Fokus pengusutan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuota tambahan haji, termasuk skema pembagian 50:50 yang diberlakukan pada tahun 2024.
Saat itu, Kemenag memutuskan untuk membagi tambahan 20.000 kuota haji dari Arab Saudi secara merata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Namun, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI menemukan indikasi kejanggalan dalam keputusan tersebut yang dinilai bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden dan kesepakatan bersama dengan DPR.
Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi kuota haji bukan hanya terjadi pada 2024, melainkan juga diduga telah berlangsung dalam beberapa tahun sebelumnya.
Dalam proses penyelidikan, KPK telah meminta keterangan dari sejumlah pihak penting, termasuk Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dan pendakwah Khalid Basalamah. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, juga telah diperiksa untuk mendalami proses distribusi kuota dan keterlibatan asosiasi haji dalam usulan pengelolaannya.
Pemanggilan Yaqut Cholil Qoumas yang dijadwalkan pada Kamis (7/8/2025) dinilai krusial untuk membuka fakta-fakta baru terkait kebijakan kuota tambahan tersebut. Penelusuran ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengurai keterlibatan pejabat tinggi dan mengungkap potensi pelanggaran dalam pengelolaan haji yang seharusnya menjadi amanah negara.