Jakarta – Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan skor nasional mencapai 71,53 poin, meningkat 0,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, mayoritas pemerintah daerah (pemda) masih berada dalam kategori merah atau rentan terhadap korupsi.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa skor nasional masih di bawah target 74,00 poin. Pemda menjadi sorotan utama karena indeks rata-rata pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten berada di bawah standar.
“Pemerintah daerah mulai dari provinsi, kota, hingga kabupaten masuk kategori rentan dengan indikator merah. Sementara itu, kementerian/lembaga dan BUMN sudah melampaui target nasional dan masuk kategori terjaga,” ujar Pahala dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/01/2025).
Rincian SPI menunjukkan pemerintah provinsi memiliki skor terendah, yakni rata-rata 67,52 poin, disusul pemerintah kabupaten (69,99) dan kota (71,91). Sebaliknya, lembaga non-kementerian mencatat skor tertinggi, mencapai 79,70 poin, diikuti BUMN (79,16) dan kementerian (79,02).
“Kategori merah mencerminkan adanya risiko tinggi praktik korupsi, terutama dalam jual beli jabatan, pengadaan barang/jasa, hingga penerimaan gratifikasi,” tambah Pahala.
Ia menegaskan bahwa KPK terus mendorong pemda untuk memperkuat sistem integritas, mengurangi risiko korupsi, dan mengadopsi mekanisme pencegahan yang lebih efektif.
Survei yang melibatkan 641 instansi ini memberikan gambaran skor SPI per kategori. Pada kategori pemerintah provinsi, Jawa Tengah mencatat skor tertinggi (79,5), sementara Sumatera Utara memiliki skor terendah (58,5). Untuk kategori kabupaten besar, Kabupaten Batang memimpin dengan skor 80,5, sedangkan Kabupaten Merauke menjadi yang terendah dengan skor 55.
Selain itu, KPK mencatat praktik korupsi yang paling banyak terjadi adalah intervensi dalam proses pengadaan dan jual beli jabatan. Pemerintah daerah diimbau untuk meningkatkan pengawasan internal dan memastikan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil.
Pahala Nainggolan menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat dan seluruh instansi terkait dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kami berharap semua pihak mendukung penguatan integritas di tingkat pemerintah daerah. Hal ini sangat penting untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar,” tuturnya.
Melalui SPI, KPK berharap bisa terus memantau dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia demi menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas.