Jakarta – Aroma ketegangan kembali menyeruak di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto absen dari panggilan pemeriksaan, Senin (17/02/2025). Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan seharusnya Hasto bersikap kooperatif sebagai warga negara yang baik, bukan justru berdalih dengan pengajuan gugatan praperadilan.
“Idealnya sebagai warga negara yang baik, beliau datang menghadiri panggilan penyidik,” ujar Tanak saat dihubungi wartawan.
Menurut Tanak, proses penyidikan dan praperadilan berada di ranah hukum yang berbeda. Pengajuan praperadilan tidak bisa dijadikan alasan untuk mangkir dari pemeriksaan.
“Kalaupun penyidik tidak memanggil dan memeriksa, itu semata-mata untuk menghormati jalannya proses sidang praperadilan agar dapat berjalan lancar,” jelas Tanak.
Sikap tegas ini menyusul langkah KPK yang memastikan akan terus memproses hukum terhadap Hasto terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku.
Penasehat hukum Hasto, Ronny Talapessy, mengaku telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan kepada penyidik KPK. Pagi tadi, sekitar pukul 08.30 WIB, pihaknya menyerahkan surat permohonan agar kliennya tidak diperiksa.
“Penasehat hukum sudah datang ke KPK untuk memberikan surat perihal permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristiyanto,” ungkap Ronny.
Ronny juga menyebut bahwa kliennya telah mengajukan gugatan praperadilan kedua, setelah gugatan pertama pada Jumat (10/01/2025) ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun, berbeda dengan pernyataan kuasa hukum, penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (sipp.pn-jakartaselatan.go.id) menunjukkan gugatan praperadilan kedua Hasto belum terdaftar. Hingga siang ini, hanya gugatan pertama yang masih tercatat dalam sistem.
Kuasa hukum Hasto lainnya, Maqdir Ismail, mengakui belum memastikan status pendaftaran gugatan tersebut.
“Mestinya sudah didaftarkan Jumat, kalau belum, Senin ini akan kami daftarkan,” kata Maqdir saat dihubungi terpisah.
KPK sebelumnya menjelaskan bahwa penundaan pemeriksaan hanya dapat dilakukan atas dasar penetapan hakim. Dalam putusan praperadilan pertama yang dibacakan Djuyamto pada Kamis (13/02/2025), tidak ada perintah untuk menunda proses penyidikan terhadap Hasto.
“Kami akan terus memproses hukum Hasto hingga ke pengadilan,” tegas Tanak.
Kasus ini bermula dari dugaan suap yang melibatkan eks caleg PDIP, Harun Masiku, dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Hasto diduga memiliki peran dalam upaya menghalang-halangi penyidikan kasus tersebut.
Di tengah dinamika politik internal PDIP, mangkirnya Hasto ini turut menuai reaksi publik. Di depan Gedung KPK pagi tadi, mantan kader PDIP dari Pemalang, Sudarsono, bahkan melakukan sujud syukur atas kemenangan KPK di praperadilan melawan Hasto.
“Kami berharap hukum tetap tegak, siapa pun yang bersalah harus diproses sesuai aturan,” ujar Sudarsono.
KPK menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kasus Harun Masiku, yang hingga kini masih buron, sembari memastikan seluruh pihak yang menghambat proses hukum akan dimintai pertanggungjawaban.