Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menyatakan bahwa menjadikan relasi mahram sebagai objek dalam fantasi seksual merupakan perilaku menyimpang dari syariat Islam. Pernyataan ini merespons munculnya grup media sosial yang mengglorifikasi hubungan sedarah, terutama di platform Facebook.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, menegaskan bahwa relasi antara mahram, baik karena hubungan darah, pernikahan, maupun persusuan, merupakan batasan sakral yang tidak boleh dilanggar, bahkan dalam bentuk fantasi atau konten digital. Ia menyebut bahwa hal tersebut bertentangan dengan maqashid al-syari’ah, terutama dalam aspek menjaga keturunan (hifzh al-nasl).
“Larangan ini bersifat prinsipil karena menyangkut perlindungan terhadap harkat keluarga dan kelestarian fitrah manusia,” ujar Arsad, Rabu (21/5/2025).
Arsad menjelaskan bahwa Islam secara tegas mengharamkan hubungan seksual maupun pernikahan dengan mahram. Larangan ini, menurutnya, tidak hanya berdasarkan ajaran teologis, tetapi juga bersifat etis dan sosial. Ia menguraikan bahwa relasi yang membuat seseorang menjadi mahram meliputi tiga kategori utama: nasab (garis keturunan), semenda (hubungan karena pernikahan), dan radha’ah (karena persusuan).
Contoh relasi yang termasuk mahram karena nasab adalah ibu, anak perempuan, saudara kandung, bibi, dan keponakan. Sedangkan mahram karena semenda mencakup mertua dan anak tiri, dan mahram karena radha’ah seperti saudara sesusuan. Semua hubungan ini diatur dalam Alquran dan diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39.
Menurut Kemenag, konten digital yang menormalisasi, meromantisasi, atau menyebarkan fantasi seksual terhadap mahram berpotensi merusak persepsi moral masyarakat.
“Fenomena semacam ini tidak boleh dianggap remeh. Ketika masyarakat dibiarkan terpapar tanpa edukasi yang benar, batas antara yang halal dan haram akan kabur,” lanjut Arsad.
Ia menambahkan bahwa larangan terhadap relasi seksual dengan mahram bukan hanya bersifat hukum agama, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap potensi dampak sosial dan medis. Secara genetik, hubungan seksual sedarah berisiko tinggi menyebabkan kelainan turunan. Dari sisi sosial, praktik ini dapat menimbulkan trauma, konflik keluarga, serta stigma dalam masyarakat.
Kemenag mengingatkan bahwa jika hubungan semacam ini terjadi dalam kenyataan, apalagi dengan unsur paksaan atau melibatkan anak di bawah umur, maka tindakan tersebut tergolong pelanggaran pidana dan dapat dikenai sanksi hukum yang berat.
“Apapun bentuknya, entah itu pernikahan, hubungan seksual, maupun eksplorasi fantasi terhadap mahram, semuanya bertentangan dengan prinsip moral, agama, dan hukum. Kita tidak bisa membiarkan ini berkembang tanpa arah,” pungkas Arsad.
Kemenag menegaskan komitmennya untuk terus melakukan edukasi publik dan mendorong masyarakat agar menjaga integritas moral, terutama dalam menghadapi tantangan era digital yang tanpa batas.