Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang memperbolehkan aparat kepolisian bertindak atas dasar “kepentingan umum” dan “menurut penilaiannya sendiri”. Putusan Nomor 84/PUU-XXIII/2025 ini dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK RI, Kamis (3/7/2025).
“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang tersebut.
Gugatan ini diajukan oleh dua advokat, Syamsul Jahidin dan Piriada Patrisia Siboro, serta seorang ibu rumah tangga bernama Ernawati. Mereka menilai frasa dalam pasal tersebut multitafsir, tidak jelas batasannya, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat.
MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pasal yang dimaksud merupakan bagian dari diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas pengayoman dan perlindungan masyarakat. Dalam keadaan mendesak atau peristiwa kompleks, aparat membutuhkan ruang gerak untuk bertindak cepat.
“Frasa ‘penilaiannya sendiri’ telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Polri. Begitu juga dengan ‘kepentingan umum’ yang dimuat dalam ketentuan umum angka 7,” jelas Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.
Lebih lanjut, MK menilai penerapan diskresi tidak lepas dari rambu hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) UU Polri, termasuk syarat bahwa tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, harus logis, proporsional, dan tetap menghormati hak asasi manusia.
MK juga menyatakan dua gugatan lain terhadap UU Polri tidak dapat diterima karena pemohon tidak menjelaskan kerugian hak konstitusional secara spesifik. Permohonan itu menyangkut Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c, serta Pasal 11 ayat (2) terkait pengangkatan Kapolri.
Dengan putusan ini, MK menegaskan bahwa diskresi polisi tetap sah secara konstitusional selama dilakukan dalam koridor hukum dan kode etik profesi. Aparat tetap diminta menjunjung prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam pelaksanaannya.