Jakarta – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengungkapkan kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi importasi gula yang kini menyeret namanya. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (11/3/2025), ia mempertanyakan alasan dirinya menjadi tersangka, sementara sejumlah mantan Mendag lainnya yang juga terlibat dalam periode yang sama tidak turut diperiksa.
“Tempus daripada Sprindik atau masa penyidikan dalam surat penyidikan yaitu 2015 sampai 2023. Sementara saya hanya menjabat (Mendag) dari 2015 sampai 2016,” ujar Tom Lembong di persidangan.
Menurutnya, jika memang dugaan tindak pidana korupsi importasi gula terjadi sejak 2015 hingga 2023, seharusnya para menteri perdagangan lain yang menjabat dalam periode tersebut juga diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Tidak ada yang diselewengkan, tidak ada yang melanggar hukum. Jadi ini seperti milih-milih, mentersangkakan orang atau mendakwa orang secara selektif,” tegasnya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Tom Lembong telah menerbitkan izin importasi gula kristal mentah (GKM) kepada pihak swasta tanpa melalui rapat koordinasi maupun rekomendasi dari kementerian terkait.
“Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) karena perusahaan tersebut merupakan perusahan gula rafinasi,” kata jaksa dalam dakwaannya pada Kamis (6/3/2025).
Selain itu, Tom Lembong disebut tidak melibatkan perusahaan BUMN yang seharusnya berperan dalam pengendalian distribusi dan stabilisasi harga gula. Sebaliknya, ia justru memberikan kewenangan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) untuk melakukan pengadaan gula.
“Terdakwa tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN melalui operasi pasar dan/atau pasar murah,” tambah jaksa.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp578,1 miliar dan memperkaya setidaknya 10 pihak swasta yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Sidang lanjutan kasus ini akan terus dipantau publik, sementara Tom Lembong tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan meminta kejelasan terkait proses hukum yang ia anggap tidak adil.