Jakarta – Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amnesti, bayang-bayang korupsi tetap menyelimuti nama Hasto Kristiyanto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa status mantan Sekjen PDIP itu sebagai pelaku tindak pidana korupsi tetap melekat secara hukum, terlepas dari pengampunan yang diberikan negara.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa amnesti hanyalah bentuk penghapusan hukuman, bukan penghapusan kesalahan. Hal ini merujuk pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyatakan Hasto bersalah karena menyuap guna mengkondisikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).
“Secara hukum, putusan pengadilan tetap menyatakan yang bersangkutan bersalah. Status itu tidak hilang meski sudah mendapat amnesti,” kata Setyo saat dihubungi wartawan, Senin (4/8/2025).
Penegasan ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut bahwa amnesti hanya menghapus pelaksanaan hukuman, tetapi tidak membebaskan seseorang dari predikat pelaku kejahatan.
“Amnesti itu tidak menghapus status pidananya, hanya hukumannya saja yang ditiadakan,” ujar Tanak dalam keterangan tertulis sebelumnya, Jumat (1/8/2025).
Pernyataan KPK ini muncul sebagai respons atas pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Kongres PDIP ke-VI di Bali, yang menyatakan kekecewaannya terhadap kondisi KPK saat ini. Megawati merasa heran mengapa kasus Hasto harus diselesaikan melalui intervensi langsung Presiden.
“Kalau saya lihat KPK sekarang sedihnya bukan main saya, saya yang dulu membentuk KPK,” ucap Megawati dalam pidato daring, Sabtu (2/8/2025).
Ia mempertanyakan efektivitas lembaga anti-rasuah tersebut jika penyelesaian kasus korupsi melibatkan keputusan politik tertinggi.
Sebelumnya, Hasto dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan serta denda Rp250 juta oleh majelis hakim Tipikor. Namun, dengan amnesti dari Presiden, hukuman itu tidak dilaksanakan, menjadikannya satu-satunya tahanan Rutan KPK yang mendapatkan pengampunan tersebut.
Meskipun secara politik dan administratif amnesti merupakan hak prerogatif presiden, publik tetap mempertanyakan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi di tanah air.