“Posisi pemerintah sangat mengecewakan, terutama dalam pembahasan pasal enam perjanjian. Pemerintah tidak setuju dengan pengurangan produksi plastik demi kepentingan ekonomi industri plastik,” ujar Abdul Ghofar,

Indonesia tengah melakukan penyesuaian kebijakan dan regulasi nasional sesuai standar OECD. Langkah ini dituangkan dalam dokumen initial memorandum sebagai syarat utama.

Tri menjelaskan, saat kendaraan tersebut diperiksa di bengkel, tangki bahan bakar dikuras dan ditemukan endapan yang mengganggu suplai bahan bakar ke mesin.

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah memastikan pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi Tenaga Kontrak Daerah…