Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat dan penyelenggara pendidikan swasta yang merasa terbebani oleh distribusi guru honorer yang tidak merata.

“Para guru tidak perlu lagi mengunggah dokumen berbasis poin. Pengelolaan cukup diisi setahun sekali, sehingga mereka bisa fokus mengajar,” kata Abdul Mu’ti.

Defisit ini dikhawatirkan menghambat kemampuan Indonesia bersaing di pasar ekonomi digital global. Pada 2030, Indonesia diproyeksikan masih kekurangan 2 juta talenta digital jika tidak ada percepatan signifikan.

Perbedaan pandangan muncul di antara para pejabat terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025.