Faisal menekankan perlunya survei harga untuk menentukan besaran anggaran bedah rumah. Kemudian, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu melakukan tinjauan kebutuhan masyarakat.

Menurut Andi Faizal, salah satu pasal dalam UU ASN itu mencantumkan penghapusan tenaga honorer pada akhir 2024.

“Program pembentukan perda tidak hanya menjadi acuan bagi pemerintah dan juga DPRD Bontang untuk menyusun produk hukum, dalam melaksanakan pembangunan daerah,” ucapnya.

“Permohonan bantuan itu sebagai langkah untuk meningkatkan mobilitas pengawas sekolah dalam menjalankan tugas,” tutur Faisal.