Saya sangat mengapresiasi keinginan positif tersebut karena lebih memiliki dampak ekonomis yang lebih menguntungkan, kata Baharuddin.

Saya tidak memiliki kewenangan, karena itu merupakan wewenang APH, tapi saya berharap ini ditindak secara cepat dan tegas, kata Nidya.

Memang ada dampak terhadap UMKM yang masih berjualan secara offline, mereka mengeluhkan omzetnya turun hingga 50 persen, namun ini hanya masalah persaingan saja, kata Nidya.

Samboja – Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Acara…